Pemerintah Tambah Plafon KUR Jadi Rp 123,53 Triliun pada 2018

Perajin mengecek kondisi sepatu saat memproduksi di sebuah rumah industri di Jakarta, Selasa (6/3). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Menko Perekonomian untuk meningkatkan volume dan kualitas kredit bagi UKM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menambah plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 123,53 triliun pada 2018. Penambahan plafon dilakukan dengan mempertimbangkan semakin tingginya minat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan KUR.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, hingga pertengahan tahun plafon KUR sudah dialokasi sebesar Rp 117,076 triliun  dari target Rp 120 triliun. 

"Komite sebelumnya menetapkan plafon Rp 120 triliun. Sudah dialokasi Rp 117,076 triliun. Jadi sebenarnya ada sisa Rp 2,29 triliun. Karena begitu tinggi permintaan UMKM dari KUR, maka dari itu bank minta tambahan plafon," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Iskandar mengatakan, keputusan penambahan plafon tersebut sudah disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

"Itu hal-hal pokok terkait ketentuan KUR yang diputuskan komite pembiayaan UMKM tahun ini," ujar dia. 

Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan, penyaluran KUR sejak 2015 hingga pertengahan 2018 mencapai Rp 277,4 triliun. KUR ini telah dialokasikan kepada 11,9 juta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). 

"Khusus 2018 sampai Juli, KUR yang disalurkan sudah mencapai Rp 79,2 triliun. Ini dengan NPL 0,01 persen serta debitur yang diserahkan 3,2 juta UMKM," kata dia.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com